Mamuju, RelasiPublik.id — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat internal sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Rabu (4/1).
Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salati, serta dihadiri pejabat struktural, para kepala bidang, dan staf teknis di lingkungan Perkimtanhub Sulbar.
Maddareski menjelaskan, rapat internal tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus menindaklanjuti arahan dan kebijakan strategis dari Kementerian PKP, khususnya terkait program perumahan perdesaan dan penataan kawasan permukiman.
Menurutnya, sejumlah poin penting menjadi perhatian bersama, antara lain penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyesuaian perencanaan program di tingkat provinsi, serta peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan kebijakan nasional.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan seluruh bidang memahami secara utuh arah kebijakan dari Kementerian, sehingga setiap program yang dilaksanakan di Sulawesi Barat benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Maddareski.
Ia menambahkan, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perdesaan, perkotaan, maupun pesisir.
Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, data yang akurat, serta sinergi yang kuat antarbidang.
Lebih lanjut, Maddareski menekankan pentingnya penyusunan langkah-langkah teknis sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dengan Ditjen Perumahan Perdesaan.
“Koordinasi internal harus terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga mendorong setiap bidang untuk proaktif menyiapkan rencana kerja dan data pendukung,” tambahnya.
Selain membahas tindak lanjut program perumahan, rapat tersebut juga membicarakan penataan parkir kendaraan roda dua dan roda empat di lingkungan perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta persiapan pelaksanaan kegiatan 2026 hingga Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
(*)
