Mamuju, RelasiPublik.id–Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan silaturahmi dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka pada Rabu, pukul 15.00 WITA, bertempat di Kantor Gubernur Sulbar.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya. Turut hadir dalam rombongan, Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto.
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai, hangat, dan penuh canda, namun tetap produktif dalam membahas berbagai hal strategis. Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara DPRD sebagai unsur legislatif dan Pemerintah Provinsi Sulbar sebagai pihak eksekutif.
Dalam dialog tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, khususnya di tingkat pemerintah daerah Sulbar, dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk agenda Presiden Prabowo–Gibran melalui program Asta Cita.
Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. Amalia Fitri Aras, menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program pusat dapat berjalan optimal di daerah. “DPRD bersama pemerintah provinsi harus saling mendukung, baik dalam penganggaran, pengawasan, maupun penyusunan kebijakan, agar program-program nasional, termasuk Asta Cita, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program pemerintah pusat merupakan langkah konkret untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, memperkuat ekonomi, serta mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa Presiden senantiasa mengharapkan agar seluruh program yang dianggarkan melalui APBD difokuskan pada program-program yang pro-rakyat dan berdampak langsung bagi masyarakat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.
Dari pihak DPRD Sulbar juga menyoroti kondisi berkurangnya alokasi anggaran pusat yang ditransfer ke daerah. Menyikapi hal tersebut, DPRD mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih selektif dan adaptif dalam menyusun program, dengan memprioritaskan kebutuhan paling mendasar masyarakat Sulbar.
Selain itu, DPRD Sulbar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpacu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis menjaga kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi potensi daerah, peningkatan kinerja sektor-sektor unggulan, serta inovasi dalam pengelolaan pendapatan menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah di tengah tantangan keterbatasan anggaran.
(*)
