MAMUJU, RelasiPublik.id — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan berbagai program pembangunan tahun 2026.
Berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar, Kamis (10/9), rapat tersebut menjadi bagian dari upaya untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target, sekaligus menjadi ruang untuk membahas berbagai hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah program yang menjadi tanggung jawab Perkimtanhub Sulbar turut menjadi pembahasan, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, menyampaikan bahwa program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mendapatkan perhatian dan aspirasi dari Komisi III DPRD Sulbar.
Menurut Maddareski, aspirasi yang disampaikan Komisi III DPRD Sulbar menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat secara optimal.
“Program pembangunan PSU sendiri menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman,” kata Maddareski.
Sementara itu, program RTLH diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang masih membutuhkan perhatian, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kondisi tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman.
Maddareski mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan dan target yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2026.
Ia berharap hasil monitoring dan evaluasi bersama Komisi III DPRD Sulbar dapat menjadi bahan untuk memperkuat pelaksanaan program sekaligus mendorong percepatan terhadap kegiatan yang masih dalam proses.
“Mudah-mudahan beberapa program ini bisa terpenuhi di akhir tahun 2026,” ujar Maddareski.
Ia juga berharap koordinasi antara Perkimtanhub Sulbar dan DPRD Sulbar dapat terus berjalan dengan baik. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan serta mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Sulawesi Barat.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, sehingga target pembangunan tahun 2026 dapat dicapai secara maksimal hingga akhir tahun anggaran.
(*)
