Mamuju, RelasiPublik.id – DPRD Sulbar dengan berat menerima postur RAPBD 2024. Keterbatasan ruang fiskal menjadi penyebab sebagian besar pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar tidak dapat dijalankan.
Hal itu dikarenakan Pemprov Sulbar menginginkan APBD 2024 tanpa defisit, PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menyebutnya APBD Sehat.
Penghapusan Pokir ini menjadi perdebatan panjang antara Banggar DPRD Sulbar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). DPRD Sulbar menginginkan APBD harus menjawab seluruh aspirasi di tahun anggaran 2024.
Merespon hal itu, Ismiwati Ramlan mengaku berat untuk menyetujui RAPBD 2024 tersebut. Namun demi menciptakan APBD Sehat seperti yang disampaikan Pj Gubernur, olehnya harus diterima semua pihak.
Hal itu dikarenakan, beberapa beban harus dibiayai pada 2024 sehingga sebagian besar pokir tidak bisa dijalankan, diantaranya Pemilukada dan utang Pemprov yang bertahun-tahun belum dilunasi.
“Teman-teman di DPRD sudah berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Pikir, hanya saja banyak hal yang memang mendesak yang harus diselesaikan oleh Pemprov Sulbar sementara ruang fiskal sangat terbatas,” kata Ismiwati Ramlan, Jumat, 1 Desember 2023.
