Mamuju, RelasiPublik.id — Puluhan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Majene mengeluhkan belum cairnya Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) sejak Januari hingga Mei 2025.
Keterlambatan pencairan ini diduga berasal dari kendala administratif di Dinas Pertanian Kabupaten Majene.
Salah satu PPL yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya karena hingga kini belum ada kejelasan terkait pencairan dana operasional tersebut.
“Bagaimana kami bisa turun ke lapangan untuk memantau para petani dan memberikan peningkatan kemampuan dalam mengelola usaha tani mereka agar produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka meningkat, sementara BOP kami belum dibayarkan,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa janji pemerintah pusat belum sejalan dengan realisasi di lapangan. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah berjanji akan menaikkan BOP PPL
“Tapi nyatanya, Dinas Pertanian Kabupaten Majene belum membayarkan BOP kami hingga saat ini,” Kata PPL dengan rasa kecewa.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majene, Hj. Andi Adlina, saat dikonfirmasi membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab pencairan dana BOP saat ini berada di tingkat provinsi.
“Biaya BOP itu sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi. Operasional dan administrasinya juga melalui provinsi. Anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelas Andi Adlina saat dihubungi via WhatsApp Selasa, (20/5/2025).
Keterlambatan pencairan ini dikhawatirkan berdampak pada efektivitas program penyuluhan dan pencapaian target swasembada pangan, terutama di daerah-daerah yang sangat mengandalkan peran aktif penyuluh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sulbar terkait alasan keterlambatan pencairan dana BOP tersebut.
(Hl)
