Mamuju, RelasiPublik.id – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat memastikan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 secara umum berjalan lancar dan tertib, meskipun masih ditemukan sejumlah tantangan di lapangan, khususnya terkait penerapan sistem pendaftaran daring.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sjafuddin, mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah baru mulai menggunakan aplikasi pendaftaran daring tahun ini. Hal ini memunculkan kendala bagi sebagian masyarakat dan siswa yang belum terbiasa dengan sistem tersebut.
“Ini yang belum diketahui oleh sebagian masyarakat dan siswa, sehingga mereka mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran,” Kata Sjafuddin, Minggu (22/6)
Dinas Pendidikan menegaskan pentingnya peran aktif sekolah dalam memfasilitasi siswa, baik dengan membantu langsung proses pendaftaran maupun menyediakan pendampingan bagi pendaftaran secara mandiri.
Sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan, Dinas Pendidikan telah melakukan monitoring langsung ke beberapa sekolah, antara lain SMK Negeri 1 Labuan, SMK Negeri 1 Campalagian, SMK Luyo, SMK Negeri 1 Wonomulyo, SMA Negeri 1 Polewali, dan SMA Negeri 3 Polewali.
Melalui sistem monitoring aplikasi dinas, Dinas Pendidikan dapat mengontrol data perkembangan pendaftaran di setiap sekolah. Ketika ditemukan progres pendaftaran yang minim atau tidak ada sama sekali, tim langsung turun ke lapangan untuk menelusuri penyebabnya.
“Kami langsung cek apabila melihat ada sekolah yang data pendaftarannya masih nol, agar bisa langsung dicarikan solusinya,” tambahnya.
Selain kendala teknis penggunaan aplikasi, masalah jaringan internet di beberapa wilayah juga menjadi hambatan bagi siswa dalam melakukan pendaftaran.
Menutup keterangannya, Sjafuddin menyampaikan harapan agar pelaksanaan SPMB tahun ini bisa berlangsung tanpa hambatan berarti dan seluruh siswa di Sulawesi Barat dapat tertampung dengan adil.
“Kami pastikan tidak ada anak yang tidak tertampung hanya karena alasan teknis atau tidak ada sekolah yang menerima. Semua warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
(Hl)
