Mamuju, RelasiPublik.id–Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri kegiatan Coaching Klinik Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diselenggarakan pada Kamis, 26 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Konsultasi Lantai I, Kantor Inspektorat Pemprov Sulbar.
Kegiatan coaching klinik ini dipandu langsung oleh Tim SPBE Inspektorat dan diikuti oleh berbagai perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar. Fokus utama kegiatan adalah pendampingan teknis dalam merumuskan dan menyusun dokumen manajemen risiko SPBE, sebagai bagian dari pemenuhan Indikator 9 SPBE, salah satu indikator penting dalam evaluasi implementasi SPBE di instansi pemerintah.
Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan bahwa coaching klinik ini menjadi wujud nyata keseriusan Pemprov Sulbar dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang andal, aman, dan berkelanjutan.
“Pelaksanaan coaching klinik ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM),” ujarnya, Jumat (27/6)
Lebih lanjut, Bujaeramy menekankan bahwa manajemen risiko SPBE bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi krusial untuk mendukung keberhasilan inovasi digital.
“Dengan memahami dan mengelola risiko sejak dini, kita dapat meminimalisir potensi gangguan, melindungi data, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi, guna memastikan keberhasilan implementasi SPBE secara menyeluruh.
“Keberhasilan SPBE adalah tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang seragam dan kemampuan teknis yang memadai, sehingga kita dapat memenuhi Indikator 9 SPBE dan mewujudkan pemerintahan digital yang lebih baik,” pungkasnya.
(*)
