Pasangkayu, RelasiPublik.id – Tim Ahli Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur Sulbar melakukan kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi Tanjung China, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Kamis (26/6).
Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kondisi warga transmigrasi dan menggali potensi pengembangan usaha tambak pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat.
Tim yang hadir terdiri dari Abdul Wahab (bidang transmigrasi), Hajrul Malik (bidang antar lembaga), Masram Jaya, dan Bayu, serta didampingi jajaran Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar, antara lain Natsir (Sekretaris Dinas), Bayu (Kabid Pengembangan Pemukiman Transmigrasi), Kepala UPTD Transmigrasi, dan staf teknis.
Kunjungan yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.00 WITA ini menyasar lokasi permukiman transmigrasi yang telah dihuni 100 kepala keluarga (KK) sejak angkatan pertama tahun 2018 hingga angkatan keempat tahun 2024.
“Kami ingin melihat langsung kondisi riil di lapangan dan mendengarkan aspirasi warga. Transmigrasi ini bukan sekadar pemindahan penduduk, tapi juga program strategis untuk pemerataan ekonomi wilayah,” ujar Hajrul Malik di sela kunjungan.
Dalam dialog bersama warga, ditemukan sejumlah tantangan utama dalam pengelolaan tambak, khususnya terkait sistem air pasang surut. Lahan bekas tebangan pohon Nipa tidak mampu menahan air, menyebabkan tambak cepat kering saat surut. Sebaliknya, tambak di lahan bekas mangrove justru bisa menahan air lebih lama dan memberikan hasil panen lebih baik.
Sebagian warga transmigrasi mengungkapkan keterbatasan dalam sarana seperti terpal, kincir air, dan pakan yang memadai. Namun di sisi lain, beberapa kelompok sudah menunjukkan hasil usaha tambak yang menjanjikan.
“Masalah bukan pada alamnya, tapi pada alat dan dukungan. Kalau ini dilengkapi, hasil bisa lebih baik,” terang salah satu warga.
Tim Ahli menemukan bahwa kawasan transmigrasi Tanjung China masih memiliki sekitar 310 hektare lahan potensial yang belum dikembangkan. Jika dikelola secara bertahap dalam 2–3 tahun ke depan, kawasan ini diyakini bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi pesisir, menurunkan angka kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja.
Tim merekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk:
Mengambil kebijakan afirmatif terhadap program transmigrasi sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan.
Mendorong sinergi lintas sektor, termasuk DKP dan BWS, dalam pengelolaan tambak dan infrastruktur penunjang.
Mempersiapkan skema pembiayaan bagi kelompok usaha tambak melalui APBN atau perbankan.
Mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi wisata agro-maritim berbasis tambak pesisir yang edukatif dan produktif.
TA Gubernur, Abdul Wahab yang mendampingi program transmigrasi di Sulbar, mengatakan, penguatan transmigrasi harus berbasis kolaborasi antarsektor. “Kita punya SDM, lahan, dan semangat. Tinggal komitmen lintas OPD dan dukungan dari pusat. Ini bukan mustahil,” ucapnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi terbuka bersama warga, serta dokumentasi kondisi kawasan dan tambak warga. Tim Ahli berharap, hasil kunjungan ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi di tingkat provinsi maupun nasional. (*)
