Mamuju, RelasiPublik.id — Himpunan Pelajar Mahasiswa Tappalang (HIPMATA) menyatakan sikap mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami oleh massa aksi saat menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju. Aksi damai yang dilakukan oleh para aktivis dan mahasiswa tersebut mendapat respons represif dari oknum anggota DPRD dan petugas Satpol PP.
Peristiwa ini terjadi saat massa aksi menyuarakan tuntutan dan kritik terhadap kinerja DPRD. Namun, alih-alih mendapat tanggapan substansial, sejumlah aktivis justru mendapatkan perlakuan kasar dan pemukulan di area kantor lembaga legislatif tersebut.
Ketua Umum HIPMATA, Ahyar, menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan sikap arogan yang ditunjukkan oleh oknum pejabat publik. “DPRD seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat, bukan tempat adu jotos dan kekerasan terhadap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat,” tegas Ahyar.
Ia juga menambahkan bahwa HIPMATA akan segera menggalang konsolidasi dengan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap anti-demokrasi yang ditunjukkan oleh DPRD Kabupaten Mamuju.
“Kami tidak akan diam. Jika DPRD bermental preman, maka publik berhak untuk melawan dengan cara-cara konstitusional dan kolektif. Kami pastikan akan turun ke jalan,” tambahnya.
HIPMATA menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama menuntut akuntabilitas dan meminta DPRD serta pihak terkait untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan ini.
(Hl)
