Mamuju, RelasiPublik.id – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir didampingi Sekretaris Inspektorat mengikuti secara daring Rapat Survei Pendahuluan Tahap II yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Kantor Inspektorat Daerah, Kamis, 31 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan survei pendahuluan tahap I yang telah dilaksanakan pada Senin, 28 Juli 2025 lalu.
Survei ini menjadi bagian dari rangkaian pengawasan dan pelaksanaan survei pendahuluan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 10 hingga 16 Agustus 2025 di Provinsi Sulawesi Barat.
Ini juga sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam pemerintahan yang berintegritas.
“Rapat bertujuan untuk menggali informasi awal serta mengidentifikasi data dan dokumen yang relevan terkait fokus/aspek pengawasan,” kata Natsir.
Aspek yang menjadi fokus meliputi : Penguatan Tata Kelola Pemerintah dalam Aspek Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintah dalam Aspek Keuangan Daerah, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Pelaksanaan Program Strategis Nasional, khususnya Program 3 Juta Rumah.
Rapat pendahuluan ini turut dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menangani penyediaan data dan dokumen sesuai permintaan Itjen Kemendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh proses pengawasan yang akan dilakukan.
“Kami menyambut baik pelaksanaan survei pendahuluan ini sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah siap berkoordinasi dan memfasilitasi seluruh kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh tim Itjen Kemendagri. Ini juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa program-program strategis nasional dapat berjalan tepat sasaran di Sulawesi Barat,” ungkap M. Natsir.
Rapat ini menjadi langkah awal penting untuk memastikan kelancaran proses pengawasan serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek layanan dan pengelolaan keuangan. (*)
