Mamuju, RelasiPublik.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati Ansar, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka perkawinan anak.
Menurutnya, hasil riset yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Universitas Majene (UNIMAJU) memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran nyata mengenai faktor risiko serta pendekatan pencegahan yang dapat dilakukan secara efektif.
“Intervensi sejak dini adalah kunci. Hasil riset ini akan kami jadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih terarah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong sinergi lintas sektor dalam mengedepankan perlindungan anak, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan perkawinan usia anak dan sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Semntara Ketua tim peneliti, Dr. Andryan Setyadharma, mengungkapkan, penelitian melibatkan responden perempuan berusia 18–20 tahun, baik yang pernah menikah di bawah umur maupun tidak.
“Terdapat enam persen responden yang awalnya menolak perkawinan dini, tapi pada akhirnya tetap menikah muda. Temuan ini mengindikasikan adanya praktik nikah paksa atau penyesalan setelah perkawinan,” jelasnya dalam forum diseminasi di Ruang Rapat Dinas P3AP2KB Sulbar, Kamis 4 September lalu.
Ia menekankan, sistem deteksi dini berbasis karakteristik anak berisiko penting segera diimplementasikan. Tujuannya, agar pemerintah, sekolah, maupun masyarakat dapat melakukan intervensi cepat dan tepat sasaran.
“Perkawinan usia anak tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Akademisi, tokoh agama, adat, organisasi masyarakat, hingga keluarga harus bahu membahu,” tegasnya.
Karena itu, tim peneliti turut merekomendasikan sejumlah strategi pencegahan. Di antaranya edukasi keluarga, peningkatan ekonomi rumah tangga, keterlibatan tokoh adat dan agama dalam perubahan norma sosial, serta pembangunan basis data keluarga berisiko.
(*)
