Mamuju Tengah – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju menggelar sosialisasi penyampaian hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) kepada calon penerima santunan lahan pembangunan Bendungan Salu Le’bo Budong-Budong, Senin (26/1).
Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar yang juga Sekretaris Tim Terpadu (TIMDU), Maddareski Salatin, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan proses pengadaan lahan dapat dituntaskan paling lambat pada Februari 2026.
Ia berharap seluruh tahapan pengadaan lahan dapat berjalan lancar sehingga pembangunan bendungan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Harapan kami, proses pengadaan lahan ini dapat segera diselesaikan agar pembangunan bendungan berjalan sesuai target. Bendungan Salu Le’bo Budong-Budong merupakan Proyek Strategis Nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak demi kepentingan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Maddareski.
Menurutnya, pembangunan bendungan tersebut sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, khususnya dalam upaya membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mendorong peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Bendungan Salu Le’bo Budong-Budong diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, antara lain dalam mendukung ketahanan air, pengendalian banjir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat,” ungkapnya.
(*)
