MAMUJU, RelasiPublik.id – Kuasa hukum seorang Warga Negara Asing(WNA) asal Korea Selatan, Hasri Jack menyoroti kinerja Polres Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Menurut Hasri Jeck, sejak kliennya berinvestasi disektor pertambangan pasir di lariang banyak mengalami berbagai persoalan.
“Kilen kami mengalami penipuan, pencurian, bahkan sampai pada kriminalisasi dan ancaman pembunuhan,” kata Hasri Jack.
Padahal, Mr.Kwon adalah investor yang ber etikat baik dan taat hukum, mengikuti seluruh izin dan seluruh prosedur, tetapi dirampas oleh oknum pejabat di institusi Kepolisian, nanti teman-teman akan tau sendirilah. Siapa dia.
“Mr.Kwon ini mengharapkan keadilan, sehingga ia menyurat ke presiden dan Mabes Polri untuk mengadukan seluruh persoalan yang dia hadapi, karena seluruh laporan di Polres Pasangkayu tidak di jalankan oleh penyidik. Ada apa?,” tanya Hasri Jack
Lanjut kata, Hasri Jack, Mr.Kong dan keluarganya dan karyawannya, pernah mengalami pengeroyokan hingga mengalami patah gigi, itu terjadi pada dua tahun lalu, namun belum ada juga tersangka.
“Pada Desember 2025, mr.Kong dan adeknya di tabrak, ada videonya, dan rekamannya sangat jelas, sudah di laporkan namun hingga kini belum ada tersangka,” kata Hasri
Oleh karena, kami minta Kapolda Sulbar untuk segera mencopot Kapolres Pasangkayu, dan melimpahkan seluruh perkara yang tertahan di Polres Pasangkayu.
“Kita tidak percaya lagi kinerja Kapolres itu, sama sekali kita tidak percaya lagi, justru kita menduga oknum Kapolres ini ikut bermain juga dia,” sebutnya
Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat kami akan membuat laporan ke Ditkrimum Polda Sulbar, dan kami akan kasi waktu untuk menuntaskan persoalan kasus tersebut.
“Jika tidak di seriusi penanganan laporan kami, maka kami akan menyurati dan dibawah komisi tiga DPR-RI. Saya sudah melaporkan juga ke salah satu anggota Komisi tiga mengenai persoalan ini,” tegasnya
Lanjutnya kata Hasri, sebagai Warga Negara Asing(WNA) yang baik, dia telah menggelontorkan modal investasi yang cukup besar. Nah apa dampak yang ditimbulkan, tentu PAD meningkat, terbuka lapangan kerja, tetapi yang terjadi adanya persaingan yang tidak sehat.
Ada oknum-oknum pengusaha tambang yang rakus, yang diduga bekerjasama dengan oknum petinggi di Kepolisian.
“Jadi oknum itu, mantan pejabat di Polda Sulbar, kita akan seret namanya di Komisi tiga nanti,” sebut Hasri.
Meski begitu, Hasri enggan menyebut namanya oknum mantan perwira tinggi di Polda Sulbar.
Kapolri saat ini sedang melakukan mau bersih-bersih. Tidak boleh lagi ada oknum Polisi, baik pejabat maupun perwira tinggi yang ikut main-main tambang.
Ini persoalan serius, karena di Sulawesi Barat ini kita tidak mau cap sebagai daerah yang tidak ramah terhadap investasi.
“Inikan memperkerjakan orang-orang lokal yang begitu banyaknya. Begitu banyak persoalan yang dialami mr.Kong ini,”
Bahkan Mr.Kwon ini kehilangan barang yang harga miliaran, hingga hasil produksi tambangnya sebesar 7000 kubik.
“Nah sekarang mereka menguasai mesinnya mr.Kong ini, dan memasangnya di tempat ilegal,”
Jadi selama bertahun-tahun ini, dibiarkan menambang secara ilegal, sedang orang yang memiliki izin, justru di singkirkan disana.
“Nah, kenapa kita minta penegakan hukum, supaya ada kepastian orang berinvestasi,” tutup Hasri Jack.
Hingga berita ini diturunkan pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait berita ini.
(*)
