MAMUJU, RelasiPublik.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pelaksanaan survei bukan hanya tanggung jawab Pokja BSK, melainkan kebutuhan bersama seluruh jajaran.
Hal itu disampaikan Kakanwil pada pelaksanaan Rapat Evaluasi Hasil Survei SPAK–SKM/SPKP (Eksternal) dan Survei Integritas (Internal) periode Triwulan IV Tahun 2025 serta Januari–Februari 2026 melalui aplikasi 3AS yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (27/2) dan diikuti oleh para Kepala Divisi, pejabat struktural, front desk, dan jajaran terkait.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta memperkuat budaya integritas organisasi dalam upaya menuju Satker WBBM.
Dalam pelaksanaan kegiatan itu disampaikan bahwa survei periode Triwulan IV 2025 hingga Januari–Februari 2026 memperoleh predikat “Sangat Baik.” dan Jumlah responden secara konsisten melampaui 50 orang. Pada Februari 2026, partisipasi mencapai lebih dari 90 persen tingkat partisipasi.
Sehingga Kakanwil Kemenkum Sulbar menekankan pentingnya pemenuhan sejumlah kebutuhan untuk memaksimalkan pelaksana survei.
“Kanwil membutuhkan responden yang riil dan masukan objektif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan guna mempertahankan predikat WBBM,” tegasnya
Sementara itu, Koordinator BSK Astuti Toding menegaskan bahwa survei merupakan instrumen evaluasi yang harus dicermati secara detail, termasuk pada variabel yang hanya mendapat sedikit penilaian merah/kuning.
Ia juga menyampaikan adanya catatan dari BSK Pusat terkait pengisian survei pada jam di luar jam pelayanan. Ke depan, tautan survei tidak lagi disebarkan secara bebas, melainkan diberikan langsung setelah layanan diterima, dengan pendampingan tanpa intervensi terhadap hasil penilaian guna menjaga validitas dan objektivitas.
Optimalisasi penggunaan barcode survei, pendampingan oleh front desk, serta penguatan survei internal seperti Nilam Care juga menjadi bagian dari strategi peningkatan partisipasi.
Menanggapi hal itu, Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo menyebut akan segera menindaklanjuti arahan Kakanwil Kemenkum Sulbar.
“Tim dalam waktu dekat akan segera melakukan langkah langkah dalam memaksimalkan pelaksanaan survei di jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar” tambahnya
Melalui rapat evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmen untuk menjadikan survei sebagai alat ukur peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas organisasi secara berkelanjutan.
(*)
