MAMUJU, RelasiPublik.id – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar hadiri Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Sulbar, Kamis (16/04/2026).
Kegiatan ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di ruang publik.
Sterilisasi Kota dari Kendaraan Berat
Salah satu poin krusial yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah kebijakan pengalihan arus bagi truk dan bus.
Kepala Bidang LLAJ Disperkimtanhub Sulbar, Akbar Atjo, menegaskan bahwa kendaraan besar kini dilarang melintasi pusat kota Mamuju.
“Mulai dari simpang empat terminal, kendaraan berat akan diarahkan belok kiri menuju jalur Kantor Gubernur dan Jalan Arteri. Begitu juga dari arah Jalan Nelayan, truk dan bus tidak lagi diperkenankan masuk ke jantung kota,” jelas Akbar.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Selain sering memicu kemacetan pada jam sibuk, kondisi kelas jalan di dalam kota dinilai tidak lagi mampu menahan beban tonase kendaraan berat yang melintas.
Menekan Angka Fatalitas di Jalan Raya
Rapat ini juga menjadi alarm bagi semua pihak mengingat Kabupaten Mamuju mencatatkan angka kecelakaan tertinggi di Sulawesi Barat berdasarkan data Ditlantas Polda Sulbar.
Merespons hal tersebut, pemerintah akan menggencarkan sosialisasi keselamatan ke sekolah-sekolah untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini.
Perang Terhadap Parkir Liar
Selain pengaturan jalur, masalah parkir liar di bahu jalan turut menjadi sorotan tajam. Praktik parkir sembarangan ini dianggap sebagai salah satu penyumbang utama penyempitan jalan yang berujung pada kesemrawutan lalu lintas.
Akbar Atjo pun melayangkan ajakan kolaboratif kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Perhubungan setempat untuk segera melakukan penertiban secara intensif di titik-titik rawan parkir liar.
Sinergi Lintas Sektoral
Rapat besar ini dihadiri oleh pemangku kepentingan strategis, mulai dari unsur Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Kesehatan, hingga Organda Provinsi Sulbar.
Kehadiran seluruh elemen ini menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan transportasi di Sulawesi Barat kini dilakukan secara terintegrasi—mulai dari perbaikan infrastruktur, penegakan hukum, hingga mitigasi risiko kecelakaan.
“Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan Mamuju tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang modern, tetapi juga kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pengendara, di mana keselamatan menjadi prioritas utama di atas segalanya,” ungkapnya.
(*)
