Mamuju, RelasiPublik.id – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Serikat Pemerhati Sawit, Jumat (12/6).
Kunjungan ini dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan kapal yang melayani pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) melalui pelabuhan terminal khusus (Tersus) perusahaan perkebunan sawit PT Astra dan PT Unggul.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Disperkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, bersama jajaran terkait untuk mendengarkan berbagai masukan dan keluhan yang disampaikan oleh perwakilan Serikat Pemerhati Sawit.
Dalam pertemuan di Kantor Disperkimtanhub Sulbar itu, Serikat Pemerhati Sawit menyampaikan bahwa keterbatasan armada kapal yang beroperasi di pelabuhan terminal khusus perusahaan sawit berpotensi menghambat kelancaran distribusi hasil perkebunan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sawit di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperkimtanhub Sulbar Maddareski Salatin menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi operasional pelabuhan dan ketersediaan armada pengangkut TBS.
“Kami menerima dan mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh Serikat Pemerhati Sawit. Permasalahan ini akan menjadi perhatian kami untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak perusahaan, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Maddareski.
Ia menegaskan, Disperkimtanhub Sulbar berkomitmen mendukung kelancaran sistem transportasi dan logistik di Sulawesi Barat, termasuk sektor perkebunan yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penguatan konektivitas logistik dan pelayanan transportasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga berbagai kendala yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
(*)
