Mamuju, RelasiPublik.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju menggelar aksi demonstrasi dengan mendesak Mabes Polri melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap dugaan manipulasi identitas dalam proses seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) di Polda Sulawesi Barat.
Dalam aksi tersebut, HMI menyoroti dugaan adanya peserta seleksi Akpol yang merupakan anak pejabat tinggi kepolisian yang mengikuti seleksi di wilayah Polda Sulawesi Barat dengan menggunakan identitas kependudukan yang diduga dimanipulasi, termasuk perubahan domisili yang dinilai tidak wajar.
Ketua Umum HMI Cabang Mamuju, Dahril, menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka hal itu merupakan persoalan serius yang berpotensi mencederai prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan sistem merit dalam proses rekrutmen anggota Polri.
“Rekrutmen Polri harus menjadi ruang kompetisi yang jujur bagi seluruh putra-putri bangsa, bukan ruang yang membuka peluang adanya perlakuan istimewa karena latar belakang keluarga, jabatan, maupun kedekatan dengan pihak tertentu,” tegas Dahril, Kamis (18/6).
Menurutnya, dugaan perubahan identitas kependudukan atau perpindahan domisili secara kilat demi memenuhi persyaratan administrasi seleksi tidak hanya merugikan peserta yang mengikuti proses secara jujur, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi Polri.
HMI Cabang Mamuju mendesak agar dilakukan audit secara profesional, objektif, dan independen terhadap seluruh dokumen administrasi peserta yang diduga bermasalah, termasuk verifikasi Kartu Keluarga, KTP, riwayat domisili, serta dasar hukum perpindahan kependudukan yang digunakan dalam proses seleksi.
Selain itu, HMI meminta agar apabila ditemukan adanya manipulasi data, pemalsuan administrasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun pelanggaran prosedur, seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.
Atas dasar itu, HMI Cabang Mamuju mendesak Mabes Polri melalui satuan yang berwenang untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap proses seleksi Akpol di wilayah Polda Sulawesi Barat, termasuk terhadap pelaksanaan tugas Karo SDM Polda Sulawesi Barat, panitia seleksi, serta Kapolda Sulawesi Barat sebagai penanggung jawab penyelenggaraan seleksi di wilayah tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa HMI juga menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada satu pun pejabat Polda Sulawesi Barat yang menemui peserta aksi. Massa berharap setidaknya Kapolda Sulawesi Barat atau perwakilan yang diberi kewenangan hadir untuk menerima aspirasi mereka.
Koordinator Lapangan, Andi Anwar, menyatakan kekecewaan atas sikap tersebut.
“Kami sudah cukup lama menyampaikan aspirasi di depan Polda Sulawesi Barat. Minimal jika Kapolda tidak dapat hadir, seharusnya ada perwakilan yang dipercaya untuk menemui massa aksi. Namun hingga aksi berakhir tidak ada satu pun yang datang menemui kami,” ujar Andi Anwar.
Ia menegaskan, HMI Cabang Mamuju akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tetap tidak mendapatkan respons dari pihak berwenang.
“Kami akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih banyak sampai tuntutan kami direspons. Persoalan ini menyangkut keadilan dan integritas rekrutmen Polri, sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan,” pungkasnya.
(Ar)
