Mamuju, RelasiPublik.id —Terungkapnya jaringan peredaran narkotika jenis shabu yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sulawesi Barat mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas dan efektivitas aparat hukum.
Kasus ini menjadi sinyal bahaya atas lemahnya pengawasan dan dugaan kelalaian yang sistemik di institusi pemasyarakatan.
Menanggapi hal tersebut, Aco Andi Salamin, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan HAM BADKO HMI SULBAR, mengapresiasi kinerja BNNP Sulbar khususnya Kombes Dilia Tri Rahayu Setyaningrum yang telah berhasil membongkar sindikat tersebut.
Namun, ia juga menyesalkan adanya kelalaian yang terjadi di Rutan Randomayang, Pasangkayu, dan Lapas Polewali Mandar yang memungkinkan kegiatan ilegal tersebut tetap berlangsung dari balik jeruji.
“Kalau saja seseorang yang berada dalam Lapas yang diawasi 24 jam masih bisa mengendalikan peredaran narkotika, bagaimana dengan orang-orang yang bebas di luar sana,” ujar Aco Andi Salamin, Senin (16/6/2025).
BADKO HMI Sulbar menilai bahwa semangat pemberantasan narkotika di wilayah Sulbar masih jauh dari kata sempurna.
Masih Aco mengungkapkan bahwa hingga saat ini, kinerja Satresnarkoba Polda Sulbar dan jajaran Polres lebih banyak menyasar pengguna skala kecil dengan barang bukti di bawah 1 gram, ketimbang membongkar sindikat besar yang jauh lebih berbahaya.
“Sebagai Lawyer yang sering mendampingi kasus narkotika, saya menyaksikan langsung bahwa hampir semua perkara hanya menyentuh pengguna kecil. Mengapa tidak menyentuh pemain besar Ini patut dipertanyakan,” Pangkasnya.
BADKO HMI Sulbar menyampaikan bahwa isu ini akan menjadi salah satu isu strategis yang akan diadvokasi secara nasional selama kepengurusan periode 2024–2026.
BADKO HMI akan menyampaikan laporan resmi ke Pengurus Besar HMI di Jakarta dan mendorong agar Kementerian Hukum dan HAM RI, serta pihak terkait seperti Dirjen Pemasyarakatan, mengusut tuntas jaringan ini, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum petugas Lapas.
BADKO HMI juga mempertimbangkan untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengungkap akar masalah dan memperkuat sistem pengawasan Lapas.
(Hl)
