Mamuju, RelasiPublik.id — Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sulawesi Barat (HmI Badko Sulbar) menggelar konsolidasi besar-besaran sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan hukum yang dinilai tidak ditangani secara serius oleh Polda Sulbar dan seluruh jajaran Polres se-Sulawesi Barat.
Konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HmI Badko Sulbar, dengan menghadirkan seluruh Ketua Cabang dan Kabid PTKP dari enam cabang HmI di Sulawesi Barat: Polman, Majene, Manakarra, Mateng, Mamasa, dan Pasangkayu.
“Kami menilai bahwa tugas dan fungsi Polri hari ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Banyak kasus besar yang hanya ditangani secara formalitas, bahkan terkesan mangkrak,” tegas Widodo, Kabid PTKP HmI Badko Sulbar.
Widodo menambahkan, lemahnya penanganan kasus-kasus hukum telah merusak kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum dan pengayom masyarakat.
Beberapa kasus yang disorot oleh HmI Badko Sulbar antara lain:
Peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas,
Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Sulbar,
Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur penerbitan SIM dan STNK,
Dugaan gratifikasi dalam seleksi penerimaan casis Polri,
Peredaran rokok ilegal,
Penyedia jaringan provider ilegal, hingga
Dugaan praktik backing kepolisian terhadap tambang-tambang ilegal (PETI).
“Jika hal-hal urgen seperti ini saja tidak mampu diselesaikan, bagaimana masyarakat bisa berharap pada institusi ini dalam menangani kasus-kasus lain?” ujar Fauzan, Wakabid PTKP Badko Sulbar.
Sementara Fauzan menegaskan, konsolidasi ini bukan sekadar bentuk evaluasi internal, melainkan langkah awal menuju aksi demonstrasi serentak yang akan digelar oleh seluruh cabang HmI se-Sulawesi Barat. Ini akan menjadi sejarah pertama di wilayah tersebut, di mana seluruh elemen HmI kompak mengawal isu-isu hukum secara kolektif.
Aksi ini juga merupakan bagian dari refleksi HmI dalam menyambut Hari Bhayangkara, sebagai momentum mengevaluasi kinerja institusi kepolisian.
HmI Badko Sulbar menuntut:
1. Komitmen nyata dari kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang,
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum,
3. Pembersihan internal dari praktik-praktik yang mencederai keadilan dan kepercayaan publik.
“Slogan Polri Presisi dan Polri untuk Rakyat seharusnya bukan hanya retorika simbolik. Polda Sulbar harus menjadi institusi yang bisa diandalkan, bukan bagian dari pembusukan sistem hukum di daerah ini,” tutup Widodo.
HmI Badko Sulbar menegaskan akan terus memantau, mengawal, dan menyuarakan temuan maupun aduan dari masyarakat dan kader-kadernya, demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum di Sulawesi Barat.
(Wd)
