Mamuju, Relasipublik.id — Aksi unjuk rasa kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju di depan Kantor Bupati Mamuju, Kamis (11/6), berakhir dengan kericuhan. Protes yang mulanya ditujukan untuk mengkritik buruknya pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju tersebut berujung pada benturan fisik antara massa aksi dengan aparat keamanan.
Tensi meningkat saat massa mahasiswa mencoba merangsek masuk ke area kantor bupati untuk menuntut dialog langsung. Aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membentuk barikade berupaya menghalau massa. Situasi seketika pecah saat aparat mencoba memadamkan api dari ban bekas yang dibakar mahasiswa. Aksi saling dorong dan tarik-menarik tak terhindarkan, membuat suasana di depan gerbang kantor bupati menjadi panas.
Koordinator Lapangan (Korlap) PMII Cabang Mamuju, M. Defry S., yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Eksternal, mengungkapkan bahwa aksi ini adalah akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, penanganan sampah di 11 kecamatan di Mamuju sudah berada di titik nadir.
“Proses pengangkutan dan pemrosesan sampah sangat tidak efektif. Kurangnya armada menjadi alasan utama penumpukan sampah di mana-mana. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Defry.
Dalam tuntutannya, PMII mendesak Bupati Mamuju dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk segera mengambil langkah konkret. Mahasiswa menilai kebijakan yang ada saat ini hanya bersifat tambal sulam dan tidak menjawab akar persoalan.
Setelah kericuhan mereda, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima oleh Asisten II Bupati dan Kepala Dinas DLHK. Dalam audiensi tersebut, pemerintah menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak PMII dengan Bupati Mamuju.
Meski audiensi telah menghasilkan janji pertemuan, Defry mengaku masih menaruh curiga. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin dialog tersebut hanya menjadi seremonial belaka untuk meredam kemarahan mahasiswa.
“Harapan kami, janji untuk RDP dengan Bupati bukan sekadar janji manis. Kami menuntut solusi nyata dan kebijakan yang efektif untuk menangani tumpukan sampah yang semakin mengkhawatirkan masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah mengenai langkah teknis apa yang akan diambil untuk menambah armada pengangkatan sampah atau memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju.
(Df)
