MamujuSulbar

DLHK Sulbar: SR Terintegrasi 3 Sulbar Belum Memiliki AMDAL, Itu kewenangan Pemkab

39
×

DLHK Sulbar: SR Terintegrasi 3 Sulbar Belum Memiliki AMDAL, Itu kewenangan Pemkab

Sebarkan artikel ini

MAMUJU, RelasiPublik.id – Pengelolaan air limbah di lingkungan Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Kabupaten Mamuju kini menjadi sorotan. Air kotor dari kolam penampungan diduga dibuang langsung ke saluran kota, memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan lingkungan dan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan.

Di tengah persoalan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat, H. Zulkifli Manggazali, menyebut persoalan persetujuan lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.

Zulkifli mengarahkan pihak yang ingin mengetahui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun persetujuan lingkungan sekolah tersebut agar berkoordinasi langsung dengan DLHK Kabupaten Mamuju.

“Memang bukan kita yang mengeluarkan izin. Sesuai dengan Permen 22 Tahun 2025, yang mengeluarkan persetujuan lingkungan itu kabupaten,” kata Zulkifli Manggazali saat dikonfirmasi Media RelasiPublik.id melalui WhatsApp, Senin (16/11).

Pernyataan tersebut sekaligus mengarahkan perhatian publik kepada pemerintah kabupaten sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan persetujuan lingkungan.

Namun, persoalan yang berkembang bukan sekadar siapa yang menerbitkan dokumen lingkungan.

Publik juga menaruh perhatian pada bagaimana pengelolaan air limbah di lingkungan Sekolah Rakyat tersebut dijalankan, termasuk apakah air buangan telah melalui proses pengolahan dan memenuhi ketentuan sebelum dialirkan ke saluran kota.

Terlebih, dugaan pembuangan air limbah secara langsung tanpa kejelasan hasil uji laboratorium berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Karena itu, DLHK Kabupaten Mamuju diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai dokumen persetujuan lingkungan, sistem pengolahan air limbah, serta mekanisme pengawasan terhadap operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 3.

Masyarakat tentu tidak cukup hanya mendapat jawaban soal kewenangan perizinan. Yang lebih penting adalah kepastian bahwa pengelolaan limbah dilakukan sesuai ketentuan, tidak mencemari lingkungan, dan tidak mengorbankan kesehatan warga di sekitar lokasi.

Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan seharusnya berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan, bukan justru menyisakan persoalan limbah yang menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Sebelumnya telah diberitakan Pengelolaan air limbah di lingkungan Sekolah Rakyat (SR)Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju menjadi perhatian setelah air kotor dari kolam penampungan diduga kini dibuang langsung ke saluran kota yang tidak memiliki aliran pembuangan hingga ke titik akhir yang jelas.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat, terlebih hingga saat ini belum diketahui apakah air buangan tersebut telah melalui pengujian laboratorium untuk memastikan tingkat keamanan dan kelayakannya.

Masyarakat Kecamatan Simboro IS menyampaikan bahwa air kotor yang sebelumnya tertampung di kolam penampungan kini dialirkan langsung ke saluran kota.

Sistem pembuangan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak pengelola maupun instansi terkait.

“Air kotor dari kolam penampungan sekarang dibuang langsung ke saluran kota. Kami mempertanyakan apakah air buangan tersebut sudah dilakukan uji laboratorium atau belum. Jangan sampai pembuangan ini menimbulkan pencemaran lingkungan dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat,” ungkap IS, Senin (16/11).

IS menilai, pengujian laboratorium terhadap air limbah sangat penting untuk mengetahui kandungan zat yang terdapat di dalamnya serta memastikan apakah air buangan tersebut memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Apabila air limbah dibuang tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti bau tidak sedap, pencemaran saluran air, hingga potensi berkembangnya sumber penyakit apabila terjadi genangan.

Ia juga mempertanyakan kejelasan sistem pembuangan air limbah Sekolah Rakyat Mamuju, khususnya terkait saluran kota yang menjadi tempat aliran pembuangan tersebut. Menurutnya, perlu dipastikan apakah saluran tersebut memiliki sistem pembuangan yang baik atau justru berpotensi menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

IS berharap pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak pengelola Sekolah Rakyat Mamuju segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap sistem pembuangan air limbah tersebut.

Selain pemeriksaan teknis, ia juga meminta agar hasil pengujian laboratorium air buangan dapat diketahui secara transparan sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi lingkungan di sekitar fasilitas pendidikan tersebut.

“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan. Perlu ada pemeriksaan dan penjelasan resmi agar masyarakat mengetahui apakah air limbah yang dibuang tersebut aman atau justru berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan,” tegas IS.

IS berharap menjadi perhatian serius pihak terkait agar pengelolaan air limbah Sekolah Rakyat Mamuju dapat dilakukan sesuai ketentuan lingkungan yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar

(Hl)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *