Mamuju, RelasiPublik.id — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan pentingnya sinergi seluruh jajaran pemerintahan provinsi dan kabupaten dalam upaya penanganan kemiskinan dan pencegahan stunting di wilayah Sulawesi Barat.
Pernyataan ini disampaikan dalam Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan dan Pencegahan Stunting serta Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 16 Juni 2025.
Mendukung arahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam menuntaskan persoalan kemiskinan dan stunting.
“Kami dari DP3AP2KB Sulbar telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten se-Sulbar dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan dan stunting,” ujar Kepala DP3AP2KB Sulbar, Amir A. Dado, Selasa (17/6/2025).
Sementara itu, Muhammad Jafar, Pelaksana Harian (Plh) Bidang Keluarga Berencana sekaligus Kepala Bidang Data dan Informasi di DP3AP2KB Sulbar, mengungkapkan bahwa dinasnya memiliki dua program utama dalam mendukung arahan gubernur.
“Ada dua program utama yang kami jalankan, yaitu pencegahan pernikahan anak dan pengentasan stunting. Pencegahan pernikahan dini ini merupakan langkah awal dalam menekan angka kemiskinan. Sementara itu, untuk penanganan stunting, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kehamilan-kehamilan selanjutnya dapat ditunda melalui program Keluarga Berencana (KB),” jelas Jafar.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi terintegrasi Pemprov Sulbar dalam menciptakan generasi sehat dan bebas dari kemiskinan struktural.
(Hl)
