MAMUJU, RelasiPublik.id-Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Mamuju (APMM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju pada Senin (30/6).
Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Aksi yang berlangsung sejak sore sempat diwarnai ketegangan dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama saat demonstran berupaya menyampaikan orasi di dalam gedung DPRD. Pihak keamanan mendorong massa untuk berorasi di luar gedung, yang memicu gesekan.
Koordinator lapangan APMM, Alim Bahri, menyampaikan bahwa aksi ini dipicu oleh laporan pelayanan buruk RSUD, termasuk kasus seorang pasien yang tidak mendapat layanan medis selama empat hari dan kehilangan kendaraan keluarga pasien di area RS.
“Kami hanya ingin menyuarakan keluhan rakyat. Sayangnya, pihak keamanan justru menghalangi, padahal ini adalah ruang aspirasi publik,” ujar Alim.
APMM mendesak DPRD untuk memanggil manajemen RSUD dan Dinas Kesehatan guna memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban. Mereka juga menuntut investigasi atas Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kualitas pelayanan di RS.
Meski aksi sempat ricuh, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan tuntutan. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini dan bahkan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tak ditanggapi.
Diberitakan Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju.
Rapat di kantor DPRD Kabupaten Mamuju menyorot pelayanan kesehatan RSUD Mamuju.
Terkait laporan seorang pasien disebut-sebut tidak mendapatkan penanganan dari dokter selama empat hari.
“Makanya dalam rapat saya sampaikan untuk segera disampaikan ke bupati untuk ditindaklanjuti terkait kekurangan tenaga dokter spesialis,”ujar Yuslifar saat diwawancarai di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju.
Yuslifar menyebut RSUD Mamuju kewalahan menangani pasien saat ini.
“Makanya ke depan kita dari komisi lll mengawal persoalan ini,”ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, dr. Hj. Sitti Sulfiah Suhardi, memberikan klarifikasi terkait keluhan pasien yang mengaku tidak dikunjungi dokter selama empat hari.
Menurutnya, kejadian tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara pihak rumah sakit dan pasien.
“Ini sebenarnya hanya miskomunikasi antara pasien dan pihak rumah sakit. Kami mengakui ada kekurangan dalam pelayanan, tetapi penanganan pasien tetap berjalan,” jelas dr. Sitti Sulfiah, Selasa (24/6/2025).
Ia menjelaskan, meskipun dokter tidak sempat berinteraksi langsung dengan pasien, komunikasi antara dokter dan perawat tetap berlangsung.
“Setiap hari, dokter tetap memberikan instruksi kepada perawat mengenai tindakan medis yang perlu dilakukan. Hanya saja, pada saat itu dokter sedang memiliki kegiatan lain sehingga konsentrasinya terbagi. Akibatnya, dokter lupa menginstruksikan perawat untuk menyampaikan penjelasan kepada pasien, di situlah terjadi miskomunikasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dr. Sitti Sulfiah mengakui bahwa jumlah dokter di RSUD Mamuju memang masih terbatas, terutama dokter spesialis.
“Saat ini, kami hanya memiliki dua dokter bedah. Sementara jumlah dokter spesialis secara keseluruhan memang ada puluhan, tapi itu masih kurang” ujarnya.
Ia menyebutkan, RSUD Mamuju saat ini memiliki empat jenis layanan dokter spesialis dasar: obstetri dan ginekologi (obgyn), penyakit dalam, bedah, dan anak. Masing-masing layanan tersebut rata-rata hanya memiliki dua dokter.
“Kami tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menambah jumlah tenaga medis agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tutupnya
(HL)
