Mamuju, RelasiPublik.id – Dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun anggaran 2024 mulai diusut oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar sejak awal April 2025. Namun, hingga saat ini belum terlihat adanya progres berarti dalam penanganan kasus tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP), Widodo. Ia menyayangkan lambannya penanganan kasus yang dinilai telah merugikan keuangan negara.
“Ini menimbulkan pertanyaan, ada apa sehingga kasus ini belum bisa diusut secara tuntas? Padahal, ini jelas-jelas tindakan korupsi dan merugikan negara,” ujar Widodo.
Ia juga mengkritik langkah mutasi yang diduga menjadi satu-satunya tindakan terhadap oknum pelaku. Menurutnya, hal tersebut tidak cukup untuk memberikan efek jera.
“Jangan hanya dilakukan mutasi terhadap para pelaku. Jika tidak ada proses hukum, ini bisa saja terulang kembali karena para pelaku menganggap bahwa korupsi tidak akan berdampak hukum,” tegasnya.
Widodo menyebutkan bahwa ada beberapa nama yang terseret dalam kasus ini, termasuk Sekretaris Dewan (Sekwan) dan 28 ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar.
“Kami meminta transparansi dalam penanganan kasus ini dan berharap agar para pelaku benar-benar diproses secara hukum,” pungkas Widodo
(Wd)
