MAMUJU, RelasiPublik.id — Memasuki awal tahun 2026, wajah Kota Mamuju masih dihiasi dengan tumpukan material dan galian drainase. Pekerjaan saluran air yang telah dimulai sejak tahun 2025 tersebut hingga kini masih terus berjalan, memicu pertanyaan di tengah masyarakat mengenai status dan efektivitas pengerjaannya.
Klaim Bina Marga: “Hanya Pemeliharaan Rutin”
Menanggapi progres pekerjaan yang melintasi dua tahun anggaran ini, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabuapaten Mamuju, Adnan, Saatchi diwawancara. Ia membantah anggapan bahwa pekerjaan tersebut merupakan proyek pembangunan infrastruktur baru yang terbengkalai.
“Itu bukan kegiatan proyek (pembangunan baru), melainkan kegiatan pemeliharaan,” tegas Adnan saat dikonfirmasi oleh awak media, Kamis (29/1/2026).
Berdasarkan laporan teknis dari jajarannya, Adnan merinci bahwa beberapa titik krusial sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Ia mengacu pada data yang dihimpun oleh tim lapangan untuk memastikan pengerjaan tetap on-track.
“Menurut laporan anggota saya, Hendra, yang memantau langsung di lapangan, untuk wilayah Jalan Cik Ditiro pengerjaannya sudah selesai. Sementara untuk Jalan Pengayoman, saat ini sedang dalam tahap akhir dan akan segera rampung,” tambahnya.
Temuan Lapangan: Aroma Proyek Baru di Balik Status Pemeliharaan
Namun, klaim tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan media di lapangan. Berdasarkan hasil pantauan langsung di lokasi kegiatan, tampak struktur drainase yang dibangun menyerupai konstruksi baru.
Dugaan muncul karena drainase lama yang sudah ada sebelumnya justru tidak difungsikan, dan pengerjaan yang dilakukan terlihat sebagai pembongkaran total serta pembangunan struktur baru secara masif. Kondisi ini dinilai janggal jika hanya dikategorikan sebagai “pemeliharaan rutin”.
Ketidaksesuaian antara pernyataan pejabat berwenang dengan realita fisik di lokasi ini menimbulkan spekulasi miring terkait transparansi anggaran.
Desakan Pemeriksaan Penegak Hukum
Kejanggalan pada pekerjaan drainase dalam kota ini memicu desakan agar pihak berwenang segera turun tangan. Media menduga ada celah regulasi atau potensi penyimpangan anggaran yang sengaja ditutupi di balik label pemeliharaan.
Publik berharap aparat penegak hukum (APH) melakukan audit atau pemeriksaan mendalam terhadap kegiatan ini. Hal ini dinilai penting guna memastikan bahwa uang rakyat tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan proyek berkedok pemeliharaan yang berlarut-larut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu kejelasan kapan seluruh akses jalan di Kota Mamuju kembali normal dan bebas dari material galian yang mengganggu aktivitas warga.
(*)
