Makassar, RelasiPublik.id – Upaya peningkatan keselamatan transportasi di Sulawesi Selatan perlu bertransformasi dari pendekatan responsif menjadi preventif berbasis data. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang mempertemukan unsur Penta Helix di Makassar, Senin (13/04).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kepolisian, pemerintah daerah, rumah sakit, operator transportasi, komunitas pengemudi, serta akademisi. Forum ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas secara terpadu.
Dalam paparannya, Muhammad Awaluddin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Triwulan I 2026, nilai santunan di Sulawesi Selatan meningkat sebesar 11,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jumlah kecelakaan lalu lintas juga mengalami kenaikan sekitar 8% menjadi lebih dari 2.000 kasus.
Secara nasional, tercatat lebih dari 151.000 kejadian kecelakaan dengan lebih dari 217.000 korban per tahun, dengan tren yang terus meningkat. Kondisi ini menegaskan pentingnya langkah preventif yang sistematis dan terintegrasi.
“Sebagian besar korban kecelakaan adalah usia produktif dan kepala keluarga, sehingga dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada kondisi sosial-ekonomi keluarga. Oleh karena itu, kami mendorong pergeseran pendekatan dari responsif menjadi preventif melalui kerja sistem yang terintegrasi,” ujar Awaluddin.
Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol. Pria Budi, menyampaikan bahwa meskipun jumlah kecelakaan meningkat, angka fatalitas korban meninggal dunia berhasil ditekan sebesar 24%, dari 234 orang pada Triwulan I 2025 menjadi 179 orang pada periode yang sama tahun 2026.
Data menunjukkan bahwa 74% kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal, dengan 78% kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor.
Kecelakaan paling banyak terjadi pada pukul 15.00–18.00 WITA, umumnya dalam kondisi cuaca cerah dan jalan yang baik.
Selain itu, telah dilakukan pemetaan titik rawan kecelakaan dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Makassar, Maros, Barru, dan Pangkep.
Penegakan hukum juga diperkuat melalui 89 unit Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik statis maupun handheld.
“Penanganan cepat pada masa golden period sangat menentukan keselamatan korban. Banyak korban meninggal bukan semata karena kecelakaan, tetapi karena keterlambatan penanganan awal,” tegas Pria Budi.
Diskusi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, antara lain penguatan edukasi keselamatan berkendara di titik rawan kecelakaan, perluasan program E-PELANTAS ke seluruh kabupaten/kota, serta integrasi sistem rumah sakit dengan platform JR Care untuk mempercepat penerbitan Guarantee Letter bagi korban kecelakaan.
Selain itu, diusulkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi komunitas pengemudi sebagai first responder guna menekan angka fatalitas pada tahap awal penanganan.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah merencanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan sepanjang 1.000 km pada periode 2025–2027, serta penambahan koridor angkutan umum.
Jasa Raharja menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem keselamatan transportasi yang efektif dan berkelanjutan. Permasalahan keselamatan lalu lintas tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
