Mamuju, RelasiPublik.id — Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Sulawesi Barat mendorong pelaku usaha di wilayahnya untuk mengoptimalkan praktik bisnis yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Komitmen ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penilaian HAM bagi Pelaku Usaha, yang digelar di Hotel Maleo, Senin (4/08).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulbar serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun iklim usaha yang kompetitif sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Beragam sektor usaha hadir dalam forum ini, termasuk perwakilan dari industri pertambangan, perkebunan, perhotelan, Badan Usaha Milik Daerah (Perusda), perbankan, PDAM, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan kesadaran dan komitmen kolektif dalam mengarusutamakan prinsip HAM dalam seluruh aspek kebijakan dan operasional bisnis.
Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulbar I Gde Sandi Gunasta, menyampaikan harapannya agar forum ini menjadi wadah strategis dalam menjadikan pelaku usaha di Sulbar sebagai pelopor penerapan prinsip-prinsip HAM dalam dunia usaha.
“Kita ingin menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tapi juga berkontribusi pada keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja dan masyarakat,” Kata Kepala Kantor Wilayah Kemen HAM Sulbar, I Gde Sandi Gunasta,
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Kemenkumham Sulbar menegaskan komitmennya dalam memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan selaras dengan standar HAM internasional maupun nasional.
(Hl)
