Mamuju, RelasiPublik.id — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mengupayakan langkah-langkah konkret dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di wilayah tersebut.
Sekretaris DP3AP2KB Sulbar, Nana Darmania, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi yang menyasar masyarakat, terutama di daerah yang memiliki angka perkawinan anak yang tinggi.
“Kami fokus pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan peran keluarga dalam mendampingi anak-anak,” ujar Nana Darmania saat ditemui di Kantor DP3AP2KB Sulbar, Mamuju, pada Kamis (3/10/2025).
Ia menambahkan, DP3AP2KB juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan untuk bersama-sama membangun pemahaman bahwa perkawinan anak membawa dampak negatif jangka panjang, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan.
Selain itu, pihaknya juga aktif mendorong penerapan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) di tingkat kabupaten/kota di Sulbar, termasuk melalui penguatan regulasi dan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan anak.
“Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, kami optimis dapat menurunkan angka perkawinan anak di Sulbar untuk meningkatkan SDM unggul dan berkarakter sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar SDK-JSM ,” tegasnya.
Adapun strategi DP3AP2KB Sulbar dalam menekankan angka perkawinan anak.
Edukasi sosialisasi ke sekolah tentang perkawinan anak, membuat buku edukasi seperti buku saku, video, modul sekolah siaga kependudukan.
Kolaborasi dan membangun jejaring MOU dengan Kemenag, BKKBN Dinas Pendidikan terkait 4 materi.
Pemberdayaan anak dan remaja membentuk forum dan memperkuat forum anak sebagai agen 2P
Inovasi refonsif sahabat..suara anak hadir tolak aksi nikah dini
Data dari DP3AP2KB menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Sulbar masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Oleh karena itu, intervensi dini dan pendekatan berbasis komunitas dianggap sebagai strategi paling efektif untuk menekan angka tersebut.
(Hl)
