MAMUJU, RelasiPublik.id – Eskalasi aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Mamuju Peduli Demokrasi berakhir ricuh setelah aparat kepolisian dari Polresta Mamuju melakukan pembubaran paksa.
Tindakan represif berupa penyemprotan water cannon dan tembakan gas air mata terhadap massa aksi menuai kecaman keras.
Aksi yang awalnya berjalan damai untuk menyuarakan aspirasi rakyat seketika berubah mencekam saat aparat mulai mendorong massa.
Tanpa ruang dialog yang cukup, kendaraan taktis water cannon mulai menyemprotkan air bertekanan tinggi, disusul dengan rentetan tembakan gas air mata yang diarahkan langsung ke kerumunan mahasiswa.
Beberapa massa aksi dilaporkan mengalami sesak napas dan iritasi mata hebat.
Sekertaris jenderal PP IPMAPUS Sulbar Ismuliadi menyatakan, Bahwa tindakan Polresta Mamuju adalah bukti nyata mundurnya demokrasi di bumi Manakarra. Ia menilai polisi lebih memilih jalur kekerasan daripada mengawal jalannya penyampaian pendapat.
“Hari ini kita menyaksikan betapa rapuhnya demokrasi di Mamuju. Suara mahasiswa yang membawa aspirasi rakyat dibalas dengan hantaman air dan gas air mata. Ini adalah bentuk nyata bahwa Polresta Mamuju anti-kritik dan gagal menjadi pelindung bagi warga negara yang ingin bersuara,” Kata Adi, Senin (12/1).
PP IPMAPUS Sulbar menilai bahwa penggunaan kekuatan berlebih (excessive force) dalam menangani aksi mahasiswa adalah pelanggaran terhadap UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Polisi seharusnya mengamankan, bukan menyerang. Jika kritik dibalas dengan senjata, maka kita sedang menuju era otoritarianisme di tingkat lokal. Kami tidak akan mundur hanya karena gas air mata. Justru ini menjadi bahan bakar bagi kami untuk terus melawan ketidakadilan,” Tutup Adi.
(*)
