MAMUJU, RelasiPublik.id – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju yang terus menggenjot pembangunan gedung megah berlabel “Balai Kota” dengan alokasi dana miliaran rupiah memicu kontroversi. Proyek ini dinilai tidak memiliki landasan administratif yang jelas dan dianggap sebagai pemborosan anggaran di tengah rendahnya kemandirian fiskal daerah.
ISMULIADI, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Sekjend PP IPMAPUS) Sulawesi Barat secara tegas mempertanyakan urgensi dan penamaan gedung tersebut. Menurutnya, penggunaan istilah “Balai Kota” adalah sebuah lompatan logika yang mengabaikan fakta administrasi negara.
“Kami mempertanyakan, sejak kapan Mamuju berubah status menjadi Kota? Secara administratif, kita masih berstatus Kabupaten. Pembangunan gedung dengan nama Balai Kota ini terkesan hanya mengejar prestise atau proyek mercusuar semata, sementara fakta di lapangan menunjukkan Mamuju masih sangat jauh dari syarat kelayakan menjadi sebuah Kota Otonom,” tegas Sekjend PP IPMAPUS Sulbar dalam keterangannya, Selasa (13/1).
Indikator Kelayakan yang Masih Jauh dari Harapan
IPMAPUS Sulbar menyoroti bahwa untuk menjadi sebuah Kota Madya, ada syarat-syarat ketat yang diatur dalam undang-undang, mulai dari aspek fisik kewilayahan hingga kemampuan ekonomi.
Kemandirian Fiskal (PAD): Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju saat ini dinilai belum mampu menopang operasional sebuah kota mandiri. Sebagian besar postur APBD masih sangat bergantung pada dana transfer pusat (DAU/DAK).
Infrastruktur dan Fasilitas Publik: Fakta di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur dasar, penataan ruang, hingga kualitas layanan publik di Mamuju masih setingkat kabupaten dan belum memenuhi standar metropolitan atau kota otonom.
Urgensi Anggaran: Kucuran dana miliaran rupiah untuk gedung kantor baru dianggap melukai hati masyarakat, mengingat masih banyak kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan rusak, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang lebih mendesak untuk dibiayai.
Pihak IPMAPUS Sulbar mendesak Pemkab Mamuju untuk lebih transparan dan realistis dalam merencanakan pembangunan. “Jangan sampai anggaran miliaran rupiah habis hanya untuk membangun simbol-simbol yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus fokus pada peningkatan PAD dan kelayakan infrastruktur sebelum bermimpi membangun Balai Kota,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak eksekutif maupun legislatif Kabupaten Mamuju mengenai penamaan gedung tersebut dan bagaimana kelanjutan rencana pemekaran Kota Mamuju yang hingga kini masih terganjal moratorium pusat.
(*)
