Rapim Polda Sulbar, Tidak Lanjuti Hasil Rapim TNI-Polri dan Rapim Internal Polri
Polda Sulbar – Menindaklanjuti hasil rapat pimpinan TNI-Polri dan rapat pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Rapim Polri) internal, Polda Sulbar menggelar rapat pimpinan (Rapim) tingkat wilayah, Rabu (18/2/26) di Aula Marannu.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun strategi komprehensif dan merumuskan kesiapan penanganan dampak situasi global yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional hingga ke tingkat daerah.
Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kondisi dunia saat ini berada pada titik yang tidak menguntungkan.
Berangkat dari arahan Presiden dan Kapolri terkait situasi terkini, Kapolda menjelaskan bahwa sejumlah konflik skala global seperti perang antara Rusia dan Ukraina, serta ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat dan Israel, telah memberikan dampak luas yang tak bisa diabaikan.
“Dampak dari konflik tersebut tidak hanya terbatas pada wilayah yang berseteru, melainkan akan menjalar hingga Indonesia dalam bentuk krisis ekonomi dan logistik. Ini akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, penurunan daya beli masyarakat (deflasi), peningkatan angka pengangguran, serta munculnya tekanan sosial dan politik. Tak hanya itu, ancaman keamanan seperti terorisme, radikalisme dan kejahatan siber juga akan semakin menguat,” jelas Kapolda.
Ia menambahkan bahwa jika situasi ekonomi masyarakat menjadi goyah dan mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari negara, risiko munculnya perlawanan serta rasa tidak percaya terhadap institusi negara akan semakin besar.
“Ketika negara tidak stabil, berbagai bentuk gangguan keamanan akan bermunculan, termasuk munculnya kebencian terhadap negara dan aparat penegak hukumnya,” ucapnya.
Menurut hasil analisis NSCI, persepsi dunia terhadap keamanan Indonesia saat ini belum optimal. Hal ini berpotensi menghambat masuknya investasi baru dan bahkan membuat investor yang sudah ada mempertimbangkan untuk menarik diri.
Sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, hal ini menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi dengan langkah konkret agar situasi di Sulbar tetap stabil, tegas Kapolda.
Untuk itu, Kapolda menetapkan 5 prioritas utama yang harus segera dijalankan oleh seluruh jajaran Polri di Sulawesi Barat:
1. Mengidentifikasi personel yang siap bertugas, ukur kekuatan logistik dan alokasi anggaran.
2. Pemetaan wilayah hukum secara detail di seluruh daerah di Sulbar untuk mengetahui potensi risiko dan titik kritis yang perlu diperhatikan.
3. Penyusunan metode penanganan mandiri untuk setiap permasalahan yang muncul di masing-masing wilayah hukum.
4. Pembangunan dan penguatan dukungan dari kekuatan pam swakarsa di setiap wilayah hukum sebagai mitra dalam menjaga stabilitas.
5. Analisis dan evaluasi berkala terhadap metode pengamanan yang telah diterapkan untuk memastikan efektivitasnya.
Selain itu, Kapolda juga menyampaikan arahan penting berdasarkan harapan Presiden kepada Polri, yaitu untuk menjadi “polisi rakyat” yang melayani dengan hati, menjunjung tinggi nilai pengabdian, kejujuran dan memberikan perlindungan tanpa jarak kepada masyarakat.
Selanjutnya, Sinergi antara TNI dan Polri juga harus terus diperkuat agar keduanya dapat menjadi institusi yang dicintai masyarakat sebagai kunci utama stabilitas nasional, tutur Kapolda.
Dalam penegakan hukum, Polri juga ditekankan untuk mengambil sikap tegas terhadap berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, mulai dari manipulasi perdagangan yang menyebabkan kebocoran ekonomi, korupsi, peredaran narkoba, hingga pelaku kerusuhan sosial.
Untuk mendorong kinerja unggul, pihaknya juga akan memberikan reward kepada personel yang berhasil mencatatkan prestasi.
Tak hanya fokus pada keamanan, harapan Presiden kepada Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, penanganan bencana alam, serta MBG dan jangan melupakan sejarah sebagai pondasi yang memperkokoh rasa cinta tanah air, tambahnya.
Kapolda dalam hal ini juga menegaskan bahwa seluruh personel Polri harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi moralitas dan menjaga ketertiban pribadi, berdasarkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.
Bersamaan itu, Kapolda juga menyampaikan arahan Kapolri untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik serta respons lapangan melalui SPKT, Call Center 110 dan Samapta.
Tak hanya itu, Kapolda menambahkan agar tugas lebih efektif kita juga harus mampu memahami karakteristik generasi Z sebagai bentuk investasi perubahan sosial yang jumlahnya saat ini dominan diangka 75 juta jiwa dibanding generasi lainnya.
Pendekatan yang digunakan harus berbasis dialog dan humanis, dengan respons yang cepat dan solutif, komunikasi yang sederhana dan visual, serta sikap yang tegas namun adil, sekaligus tetap menjadi teladan yang transparan, jelas Kapolda.
Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas institusi, Kapolda memberikan perintah tegas bahwa setiap personel Polri yang melanggar aturan tidak akan mendapatkan toleransi.
“Kalau ada laporan yang terbukti benar, saya tidak perlu memberikan teguran lagi langsung saya copot. Peraturan ini berlaku bagi semua personel tanpa terkecuali,” tegas Kapolda mengutip perintah Kapolri.
Menutup paparannya, Kapolda mengingatkan seluruh peserta Rapim untuk menjadikan pengabdian kepada negara dan masyarakat sebagai ladang amal yang akan mengantarkan menuju Syurganya Allah Subuhanahu Wataalah.
Dan jangan pernah menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan, karena hal itu dapat menjerumuskan kita ke Nerakannya Allah Subuhanahu Wataalah,” pesannya.
Humas Polda Sulbar
