Mamuju, RelasiPublik.id – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.
Rakorda yang digelar perwakilan BKKBN Sulawesi Barat ini mengangkat tema “Transformasi Kemendukbangga mendukung Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom D’Maleo Hotel, Mamuju, 12 hingga 13 Maret 2026.
Dalam sambutannya Gubernur, Suhardi Duka menyampaikan bahwa rakorda ini adalah momentum strategis untuk menyatukan visi, meneguhkan komitmen, menyelaraskan, merumuskan kebijakan – kebijakan yang menyangkut kehidupan kebangsaan khususnya keluarga berencana.
“Mulai dari pernikahan, sampai kepada anak balita, stunting, pernikahan dini, sampai kepada keluarga sejahtera dan akhirnya sampai kepada lansia sekalipun,” ujar Suhardi Duka.
Dalam konteks percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga, Gubernur menekankan pentingnya menyatukan visi, sinergi dan inovasi dalam menghadapi tantangan tahun 2026 untuk membangun daerah ini.
“Ini adalah suatu rangkaian kebijakan yang harus terpadu. Kebijakannya presisi sehingga ada manfaatnya ditengah-tengah kita,” ujar SDK.
Menurutnya, Bkkbn menjadi benteng didalam menciptakan keluarga harmoni di indonesia, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh statkholder jalin terus kerjasama dengan pemerintah.
“Kami pemerintah provinsi dan pemerintah di enam kabupaten membuka tangan yang lebar kita bisa bangun harmoni dan kerjasama sehingga program Bkkbn, program pemerintah provinsi, program TNI – Polri terpadu,” ucapnya.
“Kita ingin mencarii keluarga yang sejahtera, konsep kita adalah keluarga sejahtera sakina mawaddah warahmah. Itu konsep indonesia, yang didalamnya diberkati, dan menjadi blessing bagi setiap yang ada dilingkungannya. Itu yang kita ingin wujudkan,” ungkapnya.
Saat ini, pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Beberapa hambatan krusial yang perlu ditangani bersama meliputi:
Stunting: Prevalensi di Sulawesi Barat masih berada di angka 35,4%, yang menempatkan kita
pada peringkat ke-3 tertinggi di Indonesia.
Pernikahan Anak: Mencapai 11,25%, atau peringkat ke-4 nasional.
Kemiskinan Ekstrem: Masih mencakup 36.952
keluarga atau sekitar 203.802 jiwa.
Anak Tidak Sekolah (ATS): Angka putus sekolah mencapai 22,80% atau sekitar 64.548 anak. (*)
