Mamuju, RelasiPublik.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) meraih penghargaan sebagai juara pertama tingkat kawasan Sulawesi dalam upaya penurunan angka pengangguran.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan menyebut penghargaan itu sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak.
“Saya bersyukur, kami bisa mendapat anugerah juara satu untuk kawasan se-Provinsi Sulawesi dalam rangka upaya penurunan angka pengangguran,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, persoalan pengangguran merupakan tantangan mendasar yang dihadapi setiap daerah dan pemerintah. Karena itu, penghargaan yang diraih Sulbar menjadi bukti keberhasilan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja.
“Penghargaan ini adalah bukti kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan berbagai inovasi bersama enam kabupaten di Sulawesi Barat, serta dukungan para pelaku usaha dalam membuka lapangan kerja,” ujar SDK.
Suhardi Duka berharap, penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
Ia mengungkapkan, angka kemiskinan di Sulawesi Barat saat ini berada di kisaran 3 persen dan telah berada di bawah angka kemiskinan nasional. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk menurunkannya lebih lanjut.
“Anugerah ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja. Walaupun angka kemiskinan Sulawesi Barat saat ini sudah berada di bawah angka nasional, kami tetap harus berupaya lebih keras untuk menurunkan angka kemiskinan,” ungkap Suhardi Duka.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga berfokus pada perlindungan angkatan kerja agar masyarakat dapat bekerja secara berkelanjutan tanpa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Sekaligus kami berupaya melindungi angkatan kerja agar dapat bekerja dengan baik dan tidak terputus, sehingga tidak terjadi PHK,” pungkasnya.
Suhardi Duka menegaskan, langkah dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi dan enam pemerintah kabupaten di Sulbar.
“Saya kira ini adalah anugerah bagi rakyat Sulawesi Barat. Bukan untuk saya, tetapi untuk kita semua,” tutur Suhardi Duka. (*)
