Mamuju, RelasiPublik.id – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat terkait pengisian evidence Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Selasa (23/6).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung yang menjadi bagian dari penilaian penerapan SPIP di lingkungan Disperkimtanhub Sulbar.
Koordinasi dilakukan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kepala Disperkimtanhub Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, menyampaikan bahwa pengisian evidence SPIP harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
“Koordinasi dengan Inspektorat menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh evidence yang disiapkan telah memenuhi ketentuan dan dapat menggambarkan implementasi SPIP yang telah berjalan di Disperkimtanhub Sulbar,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan SPIP merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah perlu terus memperkuat komitmen dalam memenuhi seluruh aspek yang menjadi indikator penilaian.
Melalui koordinasi ini, Disperkimtanhub Sulbar berharap proses pengisian evidence SPIP dapat berjalan optimal serta berkontribusi terhadap peningkatan maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
(*)
