MamujuSulbar

Tomakaka Botteng Minta Hukum dan Hak Masyarakat Adat Dihormati Dalam Mengelolah Tambang LTJ

25
×

Tomakaka Botteng Minta Hukum dan Hak Masyarakat Adat Dihormati Dalam Mengelolah Tambang LTJ

Sebarkan artikel ini

Mamuju, RelasiPublik.id–Tomakaka Botteng, Abd. Rasyid Pua’ Sabaru, menyatakan sikap tegas terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Botteng. Ia menegaskan bahwa pihaknya menolak kegiatan pertambangan apabila proses perizinan, pengelolaan, dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Botteng.

“Pada prinsipnya, kami tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun, kami menolak segala bentuk aktivitas pertambangan yang tidak berjalan sesuai hukum, tidak transparan dalam pengelolaannya, serta tidak memperhatikan hak dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Botteng,”ungkap Abd. Rasyid Pua’ Sabaru, dalam keterangan tertulis melalui sambungan whatsapp yang diterima media ini, Selasa (17/11/2026).

Abd. Rasyid Pua’ Sabaru, menambahkan, persoalan pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari sisi investasi dan keuntungan ekonomi semata. Ada aspek yang jauh lebih penting untuk diperhatikan, yakni keberadaan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, hak-hak masyarakat, serta masa depan generasi yang akan datang.

Ia menegaskan bahwa wilayah adat Botteng bukan sekadar kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam untuk dieksploitasi. Lebih dari itu, wilayah tersebut merupakan bagian dari warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, budaya, sosial, dan menjadi sumber kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus mengedepankan kepatuhan terhadap hukum, memenuhi seluruh persyaratan perizinan, memperhatikan aspek lingkungan hidup, dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Jangan sampai kepentingan ekonomi justru menimbulkan kerusakan lingkungan, menghilangkan sumber penghidupan masyarakat, serta mewariskan persoalan bagi generasi mendatang.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masyarakat adat Botteng harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah adat dan ruang hidup mereka. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, apalagi menanggung dampak dari kebijakan dan aktivitas pertambangan yang tidak berpihak pada kepentingan mereka.

Sebagai Tomakaka Botteng, Abd. Rasyid Pua’ Sabaru menyampaikan bahwa menjaga wilayah adat merupakan tanggung jawab moral dan tanggung jawab terhadap warisan leluhur. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, nilai-nilai adat, dan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak mengabaikan aspirasi masyarakat adat Botteng. Penegakan hukum, keterbukaan informasi, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pertambangan.

“Kami tidak anti-pembangunan, tetapi pembangunan harus taat hukum dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jangan sampai kekayaan alam dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat adat Botteng justru kehilangan tanah, lingkungan, sumber kehidupan, dan masa depan generasinya.”tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan dan investasi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *