MAMUJU, RelasiPublik.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim memastikan jajarannya untuk terus memperkuat komitmen dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Menurutnya, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kelengkapan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) dan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB) WBK/WBBM, seluruh jajaran diharapkan dapat memastikan setiap eviden yang diunggah benar-benar sesuai dengan pelaksanaan program dan capaian kinerja.
“Untuk itu, saya meminta seluruh jajaran agar memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dukung Reformasi Birokrasi, sehingga setiap indikator yang dipersyaratkan dalam RKT RB dan LKE RB dapat terpenuhi dengan baik serta mencerminkan kinerja organisasi yang akuntabel dan transparan, sehingga tujuan untuk meraih WBBM dapat dicapai” lanjutnya di sela-sela kesempatannya.
Terkait dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, selaku Pengarah Pokja Akuntabilitas, Pengawasan, dan Kualitas Pelayanan Publik menggelar rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada Kamis (5/3/2026) di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum.
Kegiatan ini diikuti oleh Pengarah Area, Ketua Zona Integritas (ZI), Koordinator masing-masing area perubahan, serta staf pelaksana yang terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan data dukung Reformasi Birokrasi.
Dalam rapat tersebut dibahas tiga area perubahan utama, yakni Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Pada area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, tim telah melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen pendukung, antara lain Surat Keputusan (SK) Tim, dokumen penjenjangan kinerja, laporan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, serta laporan tindak lanjut hasil evaluasi. Seluruh dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan telah diunggah pada aplikasi E-RB.
Selain itu, Kadiv Yankum juga menyinggung pelaporan pelaksanaan Prioritas Nasional, termasuk pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum, bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, serta layanan pendampingan hukum. Laporan Triwulan IV Tahun 2025 yang telah diunggah pada aplikasi e-Monev juga telah diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen RKA-K/L.
“Pentingnya keselarasan antara capaian kinerja, penganggaran, serta pelaporan pada aplikasi agar seluruh data dukung yang diunggah benar-benar mencerminkan pelaksanaan program secara akuntabel,” tuturnya
Sementara itu, pada area Penguatan Pengawasan, dilakukan pengecekan terhadap sejumlah dokumen penting seperti laporan Sistem Pengendalian Pengaduan (SPP), evaluasi pelaksanaan pekerjaan satuan kerja, dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi, serta pelaporan LHKPN. Beberapa data dukung pada area ini masih dalam proses koordinasi dengan Bagian Tata Usaha dan Umum (TUM) guna penyempurnaan dokumen.
Adapun pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, tim masih melakukan finalisasi data dukung layanan publik. Dalam rapat tersebut juga disampaikan agar apabila terdapat irisan data dengan bidang lain, segera dilakukan koordinasi lintas bagian sebelum batas waktu pengunggahan berakhir, sehingga tidak terjadi kekosongan ataupun ketidaksesuaian eviden.
Berdasarkan hasil monitoring sementara, data dukung pada area Akuntabilitas Kinerja telah dinyatakan selesai, sementara area Pengawasan masih dalam tahap koordinasi penyempurnaan dokumen, dan area Pelayanan Publik sedang menyiapkan serta memfinalisasi data dukung.
Kadiv Yankum juga menargetkan seluruh kelengkapan data dukung dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, sehingga laporan hasil monitoring dapat segera disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap seluruh unit kerja dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Dengan langkah tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(*)
