Mamuju, RelasiPublik.id — Janji pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kembali ditagih.
Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam tenaga kesehatan (nakes) dan guru menggelar aksi demonstrasi di Pendopo Mamuju, yang rencananya akan dilanjutkan ke Kantor Bupati Mamuju, Minggu (4/1).
Aksi ini merupakan lanjutan dari kekecewaan para tenaga honorer terhadap janji Bupati Mamuju yang hingga kini belum terealisasi.
Pada aksi besar-besaran tahun 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Mamuju secara terbuka berjanji akan mengakomodasi honorer nakes dan guru melalui skema PPPK paruh waktu.
Namun, hingga memasuki tahun 2026, janji tersebut dinilai belum menunjukkan kejelasan.
Para honorer mengaku belum melihat adanya kebijakan konkret maupun jadwal pasti terkait pengangkatan yang dijanjikan.
Salah seorang tenaga honorer kesehatan, Nurhayati, menegaskan bahwa aksi kali ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk penagihan serius atas komitmen kepala daerah.
“Kami turun hari ini sampai besok. Kami menagih janji Bupati Mamuju sendiri. Guru yang dijanjikan sekitar 400 orang dan nakes lebih dari 500 orang. Sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar Nurhayati.
Kekecewaan honorer semakin memuncak setelah beredar dugaan bahwa salah satu honorer yang telah diangkat sebagai PPPK paruh waktu merupakan anggota partai politik.
Sementara itu, ribuan honorer lain yang telah mengabdi selama bertahun-tahun justru masih belum mendapatkan kepastian.
“Kami berharap Bupati Mamuju menepati janji yang sudah disampaikannya,” tegas Nurhayati.
Isu tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait keadilan, transparansi, dan prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam proses pengangkatan PPPK paruh waktu.
Para honorer menilai, jika dugaan tersebut benar, maka hal itu mencederai rasa keadilan dan memperkuat anggapan bahwa janji kepada honorer hanya dijadikan alat meredam aksi, bukan komitmen yang sungguh-sungguh diperjuangkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Mamuju belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan aksi maupun isu dugaan pengangkatan PPPK paruh waktu dari kalangan partai politik.
Para nakes dan guru menegaskan akan terus bertahan dan meningkatkan tekanan hingga pemerintah daerah memberikan kepastian yang jelas, bukan sekadar janji politik yang berulang kali diucapkan namun tak kunjung ditepati.
(Hl)
