Mamuju, RelasiPublik.id — Aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan tenaga honorer bersama IPMAPUS di depan Kantor Bupati Mamuju, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berakhir ricuh Senin (5/1/2026).
Dari pantauan media RelasiPublik.id Massa aksi yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru honorer terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
Demonstrasi tersebut dilakukan oleh kelompok tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sejak pagi hari, massa telah memadati area depan kantor bupati sambil membawa spanduk dan poster tuntutan.
Mereka menyuarakan kekecewaan atas kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Situasi mulai memanas ketika perwakilan massa meminta agar dapat masuk ke halaman Kantor Bupati Mamuju untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi.
Namun, permintaan tersebut tidak diizinkan oleh aparat keamanan.
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibantu aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat dan membentuk barikade di pintu masuk kantor bupati.
Upaya massa untuk merangsek masuk ke area perkantoran memicu ketegangan.
Aksi dorong-dorongan pun tak terhindarkan antara demonstran dan aparat keamanan.
Sejumlah petugas terlihat berupaya menenangkan massa agar situasi tetap kondusif, sementara koordinator lapangan berulang kali meminta peserta aksi untuk menahan diri.
Meski sempat berlangsung ricuh, aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi.
Para demonstran menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk menagih janji Bupati Mamuju terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.
Mereka mengaku telah lama mengabdi sebagai tenaga kesehatan dan guru honorer, bahkan sebagian telah bekerja selama bertahun-tahun dengan status yang tidak jelas.
Menurut massa aksi, janji tersebut sebelumnya disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK penuh.
Namun hingga kini, mereka menilai realisasi kebijakan tersebut belum memberikan kepastian yang jelas, sehingga memicu kekecewaan dan keresahan di kalangan tenaga honorer.
(Hl)
