Mamuju, RelasiPublik.id — Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, buka suara terkait demonstrasi yang digelar ratusan tenaga honorer tenaga kesehatan (nakes) dan guru. Aksi tersebut menuntut kepastian pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Sutinah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju memahami aspirasi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ia mengakui hingga saat ini Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu memang belum diterbitkan.
“Kami Pemerintah Mamuju sudah mengusulkan nama-nama PPPK Paruh Waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Namun, memang belum ada permintaan untuk proses pemberkasan,” kata Sutinah, Selasa (6/1).
Karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah belum dapat memastikan waktu pengangkatan PPPK Paruh Waktu bagi para honorer.
“Sehingga kami tidak bisa menjanjikan kepada teman-teman kapan waktu pengangkatan PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.
Meski demikian, Sutinah menegaskan akan segera mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPP) Mamuju untuk berkoordinasi langsung ke pemerintah pusat.
“Dalam waktu dekat ini, saya akan perintahkan Pak Sekda dan Kepala BKPP Mamuju untuk segera berangkat ke Jakarta mempertanyakan hal tersebut, agar teman-teman nakes dan guru bisa segera menerima SK-nya,” pungkasnya.
Sebelumnya telah diberitakan Ratusan tenaga honorer kesehatan (nakes) dan guru kembali menggeruduk Kantor Bupati Mamuju, Senin (5/1).
Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan mendalam terhadap janji Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, yang hingga kini belum terealisasi.
Para honorer menagih komitmen pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang sebelumnya dijanjikan akan dilakukan pada tahun ini.
(Hl)
