Mamuju, RelasiPublik.id — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut hadir dalam pembahasan mengenai dampak depresi serta permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, pada Senin (5/5/2025).
Kepala Dinas DP3AP2KB Sulbar, Amir A. Dado, melalui Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) DP3AP2KB Sulbar, Mahmuddin, menyampaikan bahwa kehadiran DP3AP2KB Sulbar dalam pembahasan ini sangat penting sebagai bentuk penguatan pelibatan dinas dalam menangani berbagai permasalahan sosial di masyarakat, termasuk isu mempekerjakan anak di bawah umur di perusahaan tambang.
“Apalagi saat ini di Sulbar sudah banyak tambang yang beroperasi. jika ditemukan adanya anak di bawah umur yang dipekerjakan di tambang, maka kami akan segera melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat untuk ditindaklanjuti. Karena secara tidak langsung, itu sudah termasuk kekerasan terhadap anak,” ujarnya.
Hadir pula dalam pembahasan ini sejumlah pejabat daerah, antara lain:
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah) Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat
Serta para staf Gubernur Sulawesi Barat.
(Hl/adv)
