Mamuju, RelasiPublik.id — Sejumlah warga di Kabupaten Mamuju mengeluhkan pelayanan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Salah satu warga, Hasanuddin, mengaku kecewa karena proses pengurusan surat keterangan tidak masuk kawasan hutan lindung yang dibutuhkan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memakan waktu terlalu lama.
“Saya mau bayar PBB, tapi harus melampirkan surat keterangan tidak masuk kawasan hutan lindung. Sudah satu minggu saya menunggu informasi dari Dinas Kehutanan, tapi belum ada kejelasan,” ujar Hasanuddin dengan nada kecewa.
Ia menilai lambatnya pelayanan tersebut mencerminkan buruknya kinerja instansi terkait.
Hasanuddin juga meminta kepada Gubernur Sulbar SDK agar melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya.
“Saya berharap Gubernur Sulbar mengevaluasi Kepala Dinas Kehutanan, karena pelayanan kepada masyarakat sangat tidak maksimal,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kehutanan Sulbar belum memberikan tanggapan terkait keluhan masyarakat tersebut.
(Hl)
