Mamuju, RelasiPublik.id — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 yang digelar Komisi III DPRD Sulbar, Rabu (10/6).
Kepala Disperkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan kehadiran pihaknya dalam rapat tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target serta mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, rapat monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk meninjau kembali capaian program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sebagai upaya untuk perbaikan ke depannya.
“Melalui forum ini, kami menyampaikan progres pelaksanaan program, realisasi anggaran, serta berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi ini juga menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan ke depan,” ujar Maddareski.
Ia menjelaskan, Disperkimtanhub Sulbar terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di sektor perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, dan perhubungan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, pembahasan target PAD Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Untuk itu, Disperkimtanhub akan terus melakukan berbagai inovasi dan optimalisasi potensi pendapatan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dalam mendorong optimalisasi PAD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Maddareski menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar,” tutupnya.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Sulbar, jajaran Disperkimtanhub Sulbar, serta sejumlah perangkat daerah terkait untuk membahas capaian pelaksanaan APBD 2025 dan progres capaian PAD tahun 2026.
(*)
