Mamuju, RelasiPublik.id – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Mamuju mengecam keras dugaan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Ketua DPD IMM Sulawesi Barat saat pengamanan aksi demonstrasi yang digelar oleh Cipayung Plus Sulawesi Barat.
Tindakan yang mengedepankan kekerasan, intimidasi, maupun penggunaan kewenangan secara berlebihan tidak hanya mencederai hak-hak individu, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap ruang demokrasi dan kebebasan sipil yang dijamin oleh konstitusi.
Ketua Umum PC IMM Mamuju, Muhammad Iksan, menegaskan bahwa perlakuan represif terhadap simbol dan kader IMM sama halnya dengan melukai seluruh kader IMM di Sulawesi Barat.
“Ketika simbol gerakan IMM diperlakukan secara represif, maka sama halnya dengan melukai seluruh kader IMM Sulawesi Barat. Kami menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dijaga dengan pendekatan represif. Negara hukum menghendaki setiap penggunaan kewenangan dilakukan secara proporsional, profesional, dan akuntabel,” ujar Iksan, Selasa (23/6).
Oleh karena itu, PC IMM Mamuju mendesak Kapolda Sulawesi Barat untuk segera memberikan penjelasan yang konkret dan transparan terkait dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh anggotanya.
“Kami memberikan peringatan bahwa apabila tidak ada langkah konkret, transparan, dan bertanggung jawab dari institusi kepolisian, maka gelombang konsolidasi kader IMM di Kabupaten Mamuju maupun berbagai daerah di Sulawesi Barat akan terus menguat sebagai bentuk perlawanan moral dan konstitusional terhadap praktik-praktik represif,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa IMM tidak sedang mencari konflik dengan aparat penegak hukum, melainkan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
“Kami tidak sedang mencari konflik dengan aparat penegak hukum tapi sedang memperjuangkan prinsip bahwa tidak boleh ada satu pun warga negara, terlebih pemimpin organisasi mahasiswa, yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan. Diam terhadap tindakan represif sama saja membiarkan demokrasi kehilangan maknanya,” lanjutnya.
Menurut Iksan, peristiwa tersebut bukan hanya menyangkut Ketua DPD IMM Sulawesi Barat sebagai individu, melainkan juga menyangkut harga diri gerakan mahasiswa dan marwah demokrasi.
“Hari ini yang disentuh bukan hanya Ketua DPD IMM Sulawesi Barat, tetapi juga harga diri gerakan mahasiswa dan marwah demokrasi. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka suara kader IMM akan bergema lebih keras di ruang-ruang publik sebagai pengingat bahwa kekuasaan harus selalu tunduk pada hukum dan konstitusi,” pungkasnya.
(*)
