Mamuju, RelasiPublik.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Barat (Sulbar) berada di angka 3,17 persen. Angka ini menempatkan Sulbar sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah kelima di Indonesia.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menyampaikan bahwa untuk menjaga tren positif itu, kunci utamanya adalah peningkatan investasi di daerah. Ia menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif, bebas pungli, dan didukung penuh oleh masyarakat.
“Investasi akan masuk jika investor merasa nyaman. Tidak ada pungli saat mengurus perizinan dan masyarakat pun terbuka menerima investasi,” kata SDK dalam konferensi pers jelang 100 hari kerja bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga, di ruang theater Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 26 Mei 2025.
SDK juga menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Ia menolak mentoleransi investasi yang merusak alam. Saat menjabat sebagai anggota DPR RI, SDK menjadi motor utama dalam penyusunan UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
“Undang-undang itu sangat pro lingkungan dan pro rakyat. Saya bahkan dianugerahi medali sebagai anggota DPR RI yang peduli lingkungan. Tapi memang kita selalu dihadapkan antara kepentingan investasi dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Menurut SDK, investasi yang tepat sasaran juga berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Ia mencontohkan Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah yang dulunya merupakan wilayah belantara, namun kini menjadi daerah dengan kemiskinan rendah berkat kehadiran program transmigrasi dan investasi swasta, khususnya di sektor perkebunan sawit.
“Pasangkayu kini hanya memiliki angka kemiskinan 6 persen, sementara Mamuju Tengah sekitar 7 persen. Bandingkan dengan Majene dan Polman yang masih tinggi,” ungkapnya.
Gubernur SDK juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia mengusulkan program transmigrasi lokal berbasis masyarakat Sulbar sebagai strategi penyerapan tenaga kerja.
“Saya minta yang masuk itu programnya, bukan orangnya. Tenaganya kita ambil dari Sulbar, dari warga kita yang masih menganggur,” katanya.
SDK turut merancang sistem kerja komunal dalam skema transmigrasi lokal. Peserta program akan diberikan lahan dua hektare, namun hak milik tidak langsung diberikan dalam bentuk sertifikat pribadi untuk mencegah praktik jual cepat.
“Kita siapkan sistem kerja bersama. Katakanlah 200 hektare kebun, mereka kelola secara kolektif tanpa tahu bagian mana yang miliknya. Ini untuk mencegah lahan dijual saat mereka kepepet butuh uang,” tutupnya.
(*)
