Mamuju, RelasiPublik.id — Kepala Bidang Politik dan Kepemiluan HMI BADKO Sulawesi Barat, Alimustakim, menyampaikan bahwa Polresta Mamuju seharusnya menjadi contoh bagi Polres di kabupaten lain di Sulbar. Menurutnya, pembenahan struktural dalam institusi politik dan hukum harus dimulai dari level bawah sebagai landasan utama dalam mendampingi masyarakat.
Lebih lanjut, Alimustakim meminta agar Irwasda Polda Sulbar dan Itwasum Mabes Polri melakukan evaluasi serta pemeriksaan kinerja seluruh Polres di kabupaten-kabupaten Sulbar, khususnya Polresta Mamuju. Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penegakan hukum dan aktivitas pembangunan ilegal yang berada dalam pengawasan setiap Polres di daerah.
“Kami tidak menginginkan adanya perlindungan terhadap korporasi yang melanggar aturan dan Undang-Undang. Ini penting demi keberlanjutan pembangunan di Sulbar,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan dugaan adanya pengelolaan tata ruang di Kabupaten Mamuju yang dinilai ugal-ugalan dan membutuhkan penegakan hukum yang tegas.
“Jika ada oknum aparat kepolisian yang terlibat atau diduga melindungi pihak-pihak yang melanggar, kami mendesak agar diberikan sanksi sesuai dengan kode etik Polri yang berlaku,” pungkasnya
(Ys)
