MAMUJU, RelasiPublik.id — Ketegangan memuncak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adi-Adi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, pada Minggu (19/4/2026). Aliansi Pemuda Mahasiswa Botteng secara resmi melakukan aksi penutupan paksa terhadap akses masuk lokasi TPA sebagai bentuk protes keras atas inkonsistensi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Mamuju.
Aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan masyarakat setempat terhadap DLHK yang dinilai telah mengabaikan kesepakatan tertulis mengenai pengelolaan lingkungan yang sebelumnya telah disepakati bersama warga.
Perwakilan Aliansi Pemuda Mahasiswa Botteng, Ikmal, menyatakan bahwa tindakan tegas ini terpaksa dilakukan karena komunikasi dengan pihak dinas tidak lagi membuahkan hasil. Menurutnya, pemerintah daerah telah menganggap enteng keresahan warga Botteng selama ini.
“Kami menutup akses ini bukan tanpa alasan. Ini adalah akumulasi dari janji-janji palsu birokrasi yang terus berulang. DLHK Mamuju telah mempertontonkan diplomasi ‘nina bobo’ kepada warga Botteng. Kami tidak butuh lagi retorika di atas meja kantor; kami menuntut bukti nyata yang selama ini diabaikan,” tegas Ikmal di lokasi aksi.
Ikmal menambahkan, masyarakat Botteng tidak bisa lagi diposisikan sebagai tumbal kegagalan tata kelola sampah di Kabupaten Mamuju. Pihaknya menegaskan bahwa aksi blokade ini akan terus berlangsung hingga pemerintah memberikan kepastian dan merealisasikan poin-poin kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, dan juga menuntut agar supaya memberikan beberapa armada/mobil sampah untuk menangani sampah di 4 desa, Desa Botteng, Botteng utara, Salletto, dan Desa pati’di,
“Kesabaran kami sudah mencapai batas akhir. Penutupan ini adalah bahasa satu-satunya yang tersisa bagi pejabat yang gemar ingkar janji. Jangan salahkan kami jika urat nadi pembuangan sampah ini kami matikan sampai ada kepastian yang nyata di lapangan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DLHK Mamuju terkait aksi blokade tersebut. Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah armada pengangkut sampah terpaksa terhenti di depan akses masuk TPA Adi-Adi, menunggu penyelesaian konflik antara warga dan pemerintah daerah.
(*)
