Mamuju, RelasiPublik.id — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulbar, yang digelar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (11/9).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat rentan, sejalan dengan misi kedua Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) yang menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor yang memiliki peran penting dalam program pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala DP3AP2KB Sulbar, Darmawati Ansar, menegaskan bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara sektoral maupun terpisah-pisah. Dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antarinstansi, dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender dan ketahanan keluarga.
“DP3AP2KB memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Ketiga hal ini merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” ujar Darmawati.
Ia menambahkan bahwa sinkronisasi lintas sektor mutlak diperlukan agar setiap program yang dijalankan bisa saling melengkapi dan memberikan dampak nyata, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
DP3AP2KB Sulbar juga menyampaikan komitmennya untuk terus terlibat aktif dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan program-program pembangunan yang inklusif, dengan harapan mampu menekan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.
“Kami siap mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk mengangkat derajat kelompok rentan melalui pendekatan yang integratif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan,” tegasnya.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar sektor untuk mempercepat terwujudnya Sulawesi Barat yang tangguh, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
(Hl)
