Mamuju, RelasiPublik.id — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan proyek perubahan PK II yang diusulkan oleh Bapak Amir, S.Sos., MM. Proyek ini mengusung sinergi antarinstansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui UPTD PPA Sulbar yang dikenal dengan nama SIPAKATAU.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya merupakan pelanggaran hukum dan norma sosial, tetapi juga merupakan isu kesehatan masyarakat yang serius.
“Dari sudut pandang medis, kekerasan menimbulkan dampak destruktif yang kompleks, mulai dari luka fisik, gangguan kesehatan reproduksi, hingga trauma psikologis jangka panjang seperti depresi, kecemasan, dan PTSD. Semua itu dapat menghambat tumbuh kembang anak secara permanen,” ujar dr. Nursyamsi, Rabu (13/8).
Dinas Kesehatan, melalui jejaring rumah sakit, berada di garda terdepan dalam penanganan awal korban kekerasan. Layanan yang disiapkan mencakup pemeriksaan medis, penanganan luka, penyediaan visum et repertum sebagai alat bukti hukum, serta layanan pemulihan trauma.
“Namun intervensi medis dan psikologis tidak akan optimal jika berjalan dalam ruang hampa. Tanpa dukungan kuat dan kepastian proses hukum, pemulihan korban menjadi sangat sulit dan berisiko mengalami kekerasan berulang,” tegasnya.
Karena itu, proyek perubahan SIPAKATAU yang mendorong sinergi lintas instansi dinilai sebagai langkah strategis dan mutlak diperlukan.
“Inisiatif ini kami pandang sebagai platform vital untuk memastikan rantai layanan bagi korban—mulai dari pelaporan, pemeriksaan medis, pendampingan psikologis, hingga penanganan hukum—berjalan secara terpadu, efisien, dan tidak terputus,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar menyatakan kesiapan untuk menjalankan peran strategis dalam mendukung SIPAKATAU, dengan fokus pada:
1. Prioritas layanan kesehatan
Memastikan seluruh fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) memberikan penanganan prioritas sesuai standar terhadap korban kekerasan, khususnya anak dan perempuan, yang dirujuk melalui alur SIPAKATAU.
2. Akses terhadap sumber daya kesehatan
Menyediakan dan memfasilitasi akses terhadap tenaga medis, termasuk psikolog klinis, serta memastikan pemeriksaan medis dan penerbitan visum et repertum dilakukan secara cepat dan tanpa biaya bagi korban.
“Melalui sinergi SIPAKATAU, kita tidak hanya dapat menyembuhkan luka fisik dan psikis, tetapi juga mengembalikan rasa aman dan keadilan bagi setiap anak dan perempuan di Sulbar,” tutup dr. Nursyamsi.
